Kecamatan

ARTI KECAMATAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa:

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”.

Lebih lanjut dapat dipahami pengertian kecamatan sebagaimana ketentuan undang-undang yang sama pada BAB II Pembagian Wilayah Negara Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Sampai dengan pengertian di atas, kecamatan dijelaskan sebagai penggambaran “kewilayahan“.

Berikut, kecamatan dijelaskan sebagai “Perangkat Daerah“:

Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. kecamatan.”

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kecamatan.”

Sedangkan pengertian Perangkat Daerah itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

“Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pengertiannya merujuk pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.”

Jadi untuk berusaha memahami arti “Kecamatan”, sebagaimana uraian-uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa “Kecamatan” mempunya 2 (dua) status, yakni:

  • Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat (penyelenggara urusan pemerintahan umum); dan
  • Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat atau sebutan lain.

 

MAKSUD DIBENTUKNYA KECAMATAN

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Camat mempunyai tugas sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku, dan dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

 

TUGAS CAMAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

Tugas Camat beserta pembebanan pendanaannya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Camat mempunyai tugas:

  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum (penyelenggaraan urusan ini merupakan pelimpahan pelaksanaan dari Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan, pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBN), yang meliputi:
    1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/walikota.
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi
    1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi
    1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
  5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
    3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
  6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
    2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
    3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota.
  7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
    2. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
    3. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
    4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
    5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
    6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
    7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
    8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
    9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
    10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
    11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
    12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
    13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
    14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
    15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
    16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
    17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
    18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
  8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pendanaan dibebankan kepada yang menugasi).
  10. Selain tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf i, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah (pendanaan dibebankan pada APBD)