Desa

Definisi Peristilahan terkait Desa

Berikut adalah beberapa devinisi terkait desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Azas dan Tujuan Pengaturan Desa

Desa diatur berazaskan:

  • rekognisi;
  • subsidiaritas;
  • keberagaman;
  • kebersamaan;
  • kegotongroyongan;
  • kekeluargaan;
  • musyawarah;
  • demokrasi;
  • kemandirian;
  • partisipasi;
  • kesetaraan;
  • pemberdayaan; dan
  • keberlanjutan.

Sedangkan tujuan pengaturan Desa adalah sebagai berikut:

  • memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
  • melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
  • mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
  • membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  • meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  • meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  • memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  • memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sumber: Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kedudukan dan Jenis Desa

Kedudukan Desa dalam Sistem Pembagian Wilayah Negara

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penguraian secara lengkap kedudukan desa dapat dilihat berdasarkan Pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.

(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: Desa merupakan bagian Kecamatan, Kecamatan merupakan bagian dari Daerah Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis Desa

Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

 

Penataan Desa

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat melakukan penataan desa yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan desa dimaksud, bertujuan untuk:

  1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  4. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  5. meningkatkan daya saing Desa.

 

Penataan desa itu sendiri meliputi:

  1. pembentukan (merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa);
  2. penghapusan (Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis);
  3. penggabungan (Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang);
  4. perubahan status (Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan
  5. penetapan Desa (Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional).