Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Detail Peraturan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Katagori Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tahun 2016
Nomor 44
Tentang Kewenangan Desa
Judul Lengkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
File Download

Pertimbangan Penetapan

Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Sistematika Naskah Peraturan

Peraturan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Ruang Lingkup
  4. Kewenangan Desa
    1. Penataan Kewenangan

    2. Jenis dan Perincian Kewenangan

    3. Kriteria Kewenangan Desa

  5. Kewenangan Desa Adat
    1. Penataan Kewenangan

    2. Jenis dan Perincian Kewenangan Desa Adat

    3. Kriteria Kewenangan Desa Adat

  6. Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa dan Desa Adat
  7. Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Desa dan Desa Adat
    1. Urusan Pemerintahan Konkuren yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat
    2. Urusan Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat
  8. Pelaporan
  9. Pembinaan dan Pengawasan
  10. Pembiayaan
  11. Ketentuan Lain-lain
  12. Ketentuan Penutup

Tampilan Dokumen


One comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.