Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Detail Peraturan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Katagori Peraturan   Menteri
Tahun 2020
Nomor 50/PMK.07/2020
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Judul Lengkap

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Tanggal Penetapan

19 Mei 2020

Tanggal Pengundangan 19 Mei 2020
File Download

Pertimbangan Penetapan

Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  2. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Dasar Hukum

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara( klik );
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan( klik );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( klik );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( klik );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( klik );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia( klik );
  8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan( klik );
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa( klik );
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa( klik ).

Mengubah Peraturan

Peraturan ini mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, antara lain:

  1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a);
  2. Ketentuan Pasal 24A diubah;
  3. Ketentuan Pasal 24B diubah;
  4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah;
  5. Ketentuan Pasal 25A diubah;
  6. Ketentuan Pasal 25B diubah;
  7. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat 6 Pasal 32A diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (7) dihapus;
  8. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah;
  9. Setelah ayat (2) Pasal 47A ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
  10. Ketentuan huruf h Pasal 50 beserta format pelaksanaan BLT Desa dalam Lampiran huruf h dihapus.

Tampilan Dokumen


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.