Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Detail Peraturan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Katagori Peraturan   Menteri
Tahun 2019
Nomor 205/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Desa
Judul Lengkap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
Tanggal Penetapan 31 Desember 2019
Tanggal Pengundangan 31 Desember 2019
File Download

Pertimbangan Penetapan

Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  3. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih Ianjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara( klik )
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020( klik )
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( klik )
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( klik )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( klik )

Mencabut Peraturan

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pengubah (Lanjutan)

Peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 2020.


Keterangan terkait Peraturan

Sistematika

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DANA DESA

BAB III PENGANGGARAN

BAB IV PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu: Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota

Bagian Kedua: Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu: Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

Paragraf Satu: DIPA

Paragraf Dua: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana

Bagian Kedua: Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Bagian Ketiga: Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

BAB VI PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

BAB VII PEDOMAN PENGGUNAAN

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB IX KETANTUAN LAIN-LAIN

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Catatan Lain-lain

Dana Desa dapat dihentikan penyalurannya oleh Menteri Keuangan:

(1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Tampilan Dokumen


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.