Tugas Camat Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Tugas Camat beserta pembebanan pendanaannya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Camat mempunyai tugas:

  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum (penyelenggaraan urusan ini merupakan pelimpahan pelaksanaan dari Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan, pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBN), yang meliputi:
    1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/walikota.
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi
    1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi
    1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
  5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
    3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
  6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
    2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
    3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota.
  7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
    2. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
    3. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
    4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
    5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
    6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
    7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
    8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
    9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
    10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
    11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
    12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
    13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
    14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
    15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
    16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
    17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
    18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
  8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan (pendanaan penyelenggaraannya dibebankan pada APBD), meliputi:
    1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pendanaan dibebankan kepada yang menugasi).
  10. Selain tugas sebagaimana huruf a sampai dengan huruf i, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah (pendanaan dibebankan pada APBD).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.