Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa


Detail Peraturan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Katagori Peraturan Menteri
Tahun 2018
Nomor 18
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Judul Lengkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Tanggal Penetapan 9 April 2018
Tanggal Pengundangan 27 April 2018
File Download

Pertimbangan Penetapan

Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara( klik )
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa( klik )
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah( klik )
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( klik )
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang( klik )
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah( klik )
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa( klik )
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa( klik )

Mencabut Peraturan

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.


Keterangan Terkait Peraturan Ini

Peristilahan

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
  3. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
  4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:

  1. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  2. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
  3. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pembentukan dan Penetapan LKD

LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pembentukan LKD dengan memenuhi persyaratan:

  1. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. berkedudukan di Desa setempat;
  3. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  4. memiliki kepengurusan yang tetap;
  5. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  6. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD diatur dengan Peraturan Desa.

Tugas dan Fungsi LKD

LKD bertugas:

  1. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  3. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas “ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan”, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, LKD memiliki fungsi:

  1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis LKD

Jenis LKD paling sedikit meliputi:

  1. Rukun Tetangga;
  2. Rukun Warga;
  3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  4. Karang Taruna;
  5. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD tersebut, ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas:

  1. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  2. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Tugas Karang Taruna

Karang Taruna, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Tugas Pos Pelayanan Terpadu

Pos Pelayanan Terpadu, bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Tugas Lempaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Kepengurusan LKD

Pengurus LKD terdiri atas:

  1. ketua;
  2. sekretaris;
  3. bendahara; dan
  4. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pengurus LKD, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pengurus LKD, dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Lembaga Adat Desa

Pembentukan

LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pembentukan LAD, dengan memenuhi persyaratan:

  1. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  3. berkedudukan di Desa setempat;
  4. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  5. memiliki kepengurusan yang tetap;
  6. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  7. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya LAD berfungsi:

  1. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  2. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  3. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  4. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  5. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  6. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  7. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Jenis dan Kepengurusan LAD

Jenis dan kepengurusan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur jenis dan kepengurusan LAD berpedoman pada Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota.

Hubungan Kerja LKD dan LAD

  • Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
  • Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
  • Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pembinaan dan Pengawasan LKD

  • Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.
  • Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten/ Kota di wilayahnya.
  • Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
  • Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.